PENTINGNYA PENGUKURAN SUATU KINERJA (Study pada Pemerintahan Indonesia)

PENTINGNYA PENGUKURAN SUATU KINERJA

(Study pada Pemerintahan Indonesia)

Paper ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

“Akuntansi Sektor Publik”

Disusun Oleh:

Aryka Pabertawati

(13440618)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

TAHUN 2015/2016

KATA PENGANTAR

            Segala puji syukur kami panjatkan atas kehadirat allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya sehingga paper mengenai akuntansi sector public yang berjudul “ Pentingnya Pengukuran Suatu Kinerja (studi pada suatu pemerintah Indonesia ) ’’ ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Dengan selesainya paper ini semoga dapat memberikan manfaat kepada para pembaca nantinya. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat saya harapkan sehingga menjadi lebih baik untuk nanti ke depannya. 

Ponorogo, 30 Desember 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang

Disektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga –lembaga publik.

Selain laporan keuangan sektor publik menjadi instrument utama juga perlu adanya pengukuran kinerja untuk menilai manajer dan unit organisasi yang telah dipimpinnya .Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan sektor publik yang lebih baik.

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagimana uang publik dibelanjakan,akan tetapi kemampuan yang menunjukkan bahwa uangpublik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis,efisien, dan efektif.

          Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator  kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dengan dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (reliable) dapat menjadikan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi.

1.2      Fokus Masalah

Bagaimana pentingnya akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja suatu Pemerintahan?

1.3      Tujuan

Untuk mendeskripsikan manfaat dan pentingnya Pengukuran Kinerja suatu Pemerintahan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1      Deskripsi Singkat Lokasi

 Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis
ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba
mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha
memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan
kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu
pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good
governance. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri
sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh
lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Arie Soelendro (2000:13), unsur - unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah transparency, fairness,
responsibility dan accountability. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat
bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan keterbukaan (transparency),
peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas
(responsibility) dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat
dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan
profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan
good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih
transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era
reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai
pengimbang kekuasaan pemerintah.

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban
kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi
pernyataan ketidak puasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan
manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah.
Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya,
keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat
dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh
apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan
efektif.

2.2      Kegunaan Pelaksanaan Kinerja suatu Pemerintahan

         Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajaer dan unit organisasi yang dipimpinnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer terutama dalam suatu pemerintahan suatu negara. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomies, efisien, dan efektif.

Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan  adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu Pemerintah menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment systems. Pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan untuk memenuhi tiga maksud :

§    Pengukuran kinerja pemerintah dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada ahkirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian Pelayanan publik.

§    Ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

§    Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, Sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukan kinerja secara komperhensif.

2.3 Tujuan Pengukuran kinerja

a.    Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik (top down and  bottom up).

b.    Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

c.    Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence.

d.    Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka perusahaan akan mendapat manfaat langsung yaitu

2.4 Manfaat dan Pentingnya Pengukuran Kinerja :

a.    Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan.

b.    Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

c.    Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

d.    Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

e.    Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan.

f.     Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan masyarakat telah terpenuhi

g.    Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

h.    Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

BAB III

PENUTUP

3.1      Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.    Pemerintah ingin memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik dengan mengembalikan kepercayaan rakyatnya kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal

2.    Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

3.2      Saran

1.    Perlu adanya pengukuran kinerja terhadap suatu pemerintahan.

2.    Perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang mendetail tentang kinerja pemerintah dan bukan hanya laporan keuangan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Setiawan, Luki. 2012.”Akuntansi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian ”. http://princelucke.blogspot.co.id diakses 12 September 2015.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________. 20.”Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian”.http://repository.usu.ac.iddiakses 12 September 2015.

       Bagus, Denny. 2010. ”Pengendalian”.http://jurnal-sdm.blogspot.co.iddiakses 12 September 2015.